Padang, Kabarkita.net – Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Pasaman, terutama jalan dan jembatan, dinilai harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Muzli M. Nur, meminta kepala daerah tidak pasif dan segera memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi serta anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat.
“Kita paham kepala daerah baru saja dilantik, dan anggaran daerah terbatas. Tapi itu bukan alasan untuk diam. Harus ada langkah aktif, berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk anggota DPRD Sumbar dari dapil Pasaman dan Pasbar,” kata Muzli, Kamis (8/8/2025).
Sebagai wakil rakyat dari dapil tersebut, Muzli menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi warga, khususnya terkait infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Ia menyebut, legislatif siap mendorong pengalokasian anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik.
Muzli menilai percepatan pembangunan di wilayah yang masih tertinggal sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kalau kepala daerah dan DPRD berjalan sendiri-sendiri, prosesnya akan lambat. Harus duduk bersama, memetakan kebutuhan prioritas, dan mengupayakan dana dari berbagai sumber,” ujarnya.
Kondisi darurat infrastruktur di Pasaman kembali disorot publik setelah viral video aksi seorang bidan, Dona Lubis (46), yang menyeberangi derasnya Sungai Batang Pasaman demi mengobati pasien TBC di Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto.
Tidak hanya itu, warga di Nagari Sinuangon juga kerap harus menandu pasien beramai-ramai menuju fasilitas kesehatan terdekat karena tidak ada akses jalan atau transportasi layak.
Muzli menegaskan, masalah ini bukan hanya soal keterbatasan fisik jalan dan jembatan, tetapi menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat.
“Pemerintah harus hadir. Jangan biarkan warga mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Sumbar segera menetapkan daerah-daerah prioritas pembangunan, agar warga di pelosok Pasaman tidak lagi terisolasi dan dapat menikmati akses pelayanan publik yang memadai. (*)
