Padang, Kabarkita.net Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mendapatkan banyak tugas dari serapan aspirasi masyarakat Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang saat kegiatan reses di Mesjid Inayah, Senin (28/7/2025). Salah satu tugas terbesar yang diberikan oleh masyarakat adalah jalan keluar dari persoalan banjir, yakni perbaikan drainase.
Masyarakat Padang Sarai berkeluh kesah dalam soal banjir yang terus melanda jika terjadi hujan lebat. Banyak pemukiman warga, sawah dan lading masyarakat tergenang air. Mereka butuh sekali drainase untuk mengaliri air hujan agar terbuang maksimal ke jalur sungai.
Salah seorang warga menuturkan ada drainase sepanjang 600 meter yang belum selesai. Ada saluran air dari kawasan Padang menuju Padang Sarai yang belum maksimal menampung air. Alhasil, banyak perumahan yang tergenang air jika terjadi hujan.
“Sudah bertahun-tahun kami terdampak banjir karena drainase yang tidak berfungsi maksimal. Kami berharap saluran air ini dapat diperbaiki dan dialirkan secara baik agar tidak terus merendam rumah warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Selain masalah banjir, warga juga mengusulkan adanya alokasi kolam ikan produktif sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat, khususnya untuk menunjang kegiatan sosial-keagamaan yang digerakkan oleh kelompok seperti Bundo Kanduang.
Dalam dialog reses tersebut, warga juga menekankan pentingnya perhatian pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kelompok wanita tani (KWT) dan pelaku usaha kecil lainnya. Mereka meminta agar program-program pemberdayaan lebih konkret dan menyasar kebutuhan kelompok secara langsung.
“Reses ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga momentum untuk menyiapkan proposal yang bisa dijadikan dasar pengusulan kegiatan melalui APBD. Warga berharap bantuan untuk UMKM dan KWT bisa dirancang sesuai kebutuhan masing-masing kelompok,” ujar perwakilan masyarakat lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan akan menindaklanjuti semua usulan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait. Usulan yang telah disampaikan diharapkan dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah ke depan.
Reses ini menjadi ruang terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas solusi persoalan daerah secara langsung dan partisipatif. (*)
